Kelangkaan BBM Bersubsidi

PT. Pertamina (Persero) akan menghentikan sementara pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi melalui pengitiran atau penjatahan di beberapa wilayah di Indonesia untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.

"Direksi memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban nasional jangan sampai terjadi konflik horizontal," kata Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya di Jakarta, Senin.

Di sejumlah SPBU di wilayah Jabodetabek terlihat antrean panjang mengular. Di SPBU KM 19 jalan tol Jakarta-Cikampek misalnya, antrean sangat panjang karena hanya dua dispenser yang melayani penjualan premium, sementara sisanya sudah habis.

Hal yang sama juga terlihat di SPBU KM 10 tol Jakarta-Bogor. Antrean kendaraan sangat panjang meskipun dispenser yang ada dipakai semua.

Kelangkaan mulai terjadi sejak Jumat (23/11/2012) dan terjadi merata di Jabodetabek. Jika pun BBM bersubsidi dijual di SPBU, pasokannya sangat terbatas. Salah satu petugas SPBU mengatakan, pasokan premium sudah sangat terbatas.

"Kuota yang dipasok Pertamina sudah habis," ujarnya.

Sedangkan di SPBU coco milik Pertamina di Jl Ahmad Yani No. 1 Bekasi, pasokan premiun sudah tidak ada sejak Minggu (25/11/2012).

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan, kelangkaan yang terjadi saat ini tidak lepas dari kebijakan pengendalian BBM subsidi.

"Pertamina telah menjalankan amanat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk melakukan pengendalian BBM bersubsidi sejak 19 November. Namun, setelah melihat dampak di lapangan atas penerapan kebijakan tersebut, kami telah menyampaikan kepada pemerintah agar menghentikan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi demi kepentingan nasional yang lebih besar," paparnya seperti dikutip beritasatu.

Pertamina berharap BPH Migas memiliki perhatian yang sama melihat kondisi saat ini,  dan selanjutnya bersama-sama lebih memfokuskan perhatian pada upaya mencari solusi jangka panjang yang lebih tepat dan tidak saling menyalahkan.

"Kami hanya melakukan penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan kuota untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tidak melampaui kuota 2012 yang telah ditetapkan," tuturnya.

Semula, dalam APBN 2012 kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 40 juta kilo liter (KL). Pada September 2012, kuota ditambah 4,04 juta KL menjadi 44,04 juta KL. Dari jumlah itu, 43,9 juta KL di antaranya menjadi tanggung jawab Pertamina dengan rincian; 27,8 juta KL Premium, 14,9 juta KL Solar, dan 1,2 juta KL Kerosene.

Hingga 20 November 2012 realisasi penyaluran BBM bersubsidi mencapai 24,9 juta KL Premium, 13,7 juta KL Solar, dan 1,1 juta KL Kerosene. Ini berarti telah terjadi kelebihan penyaluran sekitar 1 persen untuk premium, 4 persen untuk solar, dan masih ada potensi terjadi kelebihan kuota sampai akhir 2012. 

Menurut dia, langkah itu diambil karena pengendalian BBM bersubsidi menyebabkan antrean panjang dan berpotensi terjadi konflik horizontal seperti di Kabupaten Kutai Barat.

Dia mengkhawatirkan peristiwa yang sama akan terjadi di daerah lain. "Kami sudah memprediksi dan bisa meluas," ujarnya.

Dia mengatakan, selama dilakukan pengendalian BBM bersubsidi selama sepekan terjadi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai daerah antara lain Batam, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan Jambi.

Menurut dia, Pertamina sudah menyiapkan BBM nonsubsidi di semua wilayah Indonesia sebagai alternatif.

Hanung mengatakan, antrean tetap terjadi karena masyarakat ingin membeli BBM bersubsidi bahkan ada yang sampai menginap meskipun BBM nonsubsidi masih tersedia.

Menurut dia, hal itu menunjukkan konsumen Indonesia belum siap sepenuhnya membeli BBM nonsubsidi karena pada saat yang sama masih tersedia BBM bersubsidi.

"Selama Pertamina menjalankan pengendalian kuota BBM itu bukan terjadi kelangkaan tetapi jumlah kuotanya per hari sudah habis," katanya.

Hal itu menurut dia dilakukan dengan pemotongan jatah harian di seluruh SPBU dan penyalur lainnya dengan presentase berbeda antara 1 persen hingga 35 persen sesuai kuota yang tersisa di daerah terkait.

"Berdasarkan data 23 November 2012, selama dilakukan kitir telah terjadi penghematan rata-rata sebesar 13 persen untuk solar dan 10 persen untuk premium," katanya.

Menurut dia, Pertamina selalu mengikuti penugasan dan arahan pemerintah dalam hal penyaluran BBM bersubsidi.

Ia mengatakan, Pertamina selalu berkonsultasi dengan pemerintah seperti Kementerian ESDM dan BPH Migas sebagai pemberi tugas.

sumber