PT. Pertamina (Persero) akan menghentikan sementara pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi melalui pengitiran atau penjatahan di beberapa wilayah di Indonesia untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.
"Direksi memiliki tanggung jawab
untuk menjaga ketertiban nasional jangan sampai terjadi konflik
horizontal," kata Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero)
Hanung Budya di Jakarta, Senin.
Di
sejumlah SPBU di wilayah Jabodetabek terlihat antrean panjang mengular. Di SPBU
KM 19 jalan tol Jakarta-Cikampek misalnya, antrean sangat panjang karena hanya
dua dispenser yang melayani penjualan premium, sementara sisanya sudah habis.
Hal yang
sama juga terlihat di SPBU KM 10 tol Jakarta-Bogor. Antrean kendaraan sangat
panjang meskipun dispenser yang ada dipakai semua.
Kelangkaan
mulai terjadi sejak Jumat (23/11/2012) dan terjadi merata di Jabodetabek. Jika
pun BBM bersubsidi dijual di SPBU, pasokannya sangat terbatas. Salah satu
petugas SPBU mengatakan, pasokan premium sudah sangat terbatas.
"Kuota
yang dipasok Pertamina sudah habis," ujarnya.
Sedangkan
di SPBU coco milik Pertamina di Jl Ahmad Yani No. 1 Bekasi, pasokan premiun
sudah tidak ada sejak Minggu (25/11/2012).
Vice
President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan, kelangkaan
yang terjadi saat ini tidak lepas dari kebijakan pengendalian BBM subsidi.
"Pertamina
telah menjalankan amanat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk
melakukan pengendalian BBM bersubsidi sejak 19 November. Namun, setelah melihat
dampak di lapangan atas penerapan kebijakan tersebut, kami telah menyampaikan
kepada pemerintah agar menghentikan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi demi
kepentingan nasional yang lebih besar," paparnya seperti dikutip
beritasatu.
Pertamina
berharap BPH Migas memiliki perhatian yang sama melihat kondisi saat ini,
dan selanjutnya bersama-sama lebih memfokuskan perhatian pada upaya
mencari solusi jangka panjang yang lebih tepat dan tidak saling menyalahkan.
"Kami
hanya melakukan penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan kuota untuk memastikan
penyaluran BBM bersubsidi tidak melampaui kuota 2012 yang telah
ditetapkan," tuturnya.
Semula,
dalam APBN 2012 kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 40 juta kilo liter
(KL). Pada September 2012, kuota ditambah 4,04 juta KL menjadi 44,04 juta KL.
Dari jumlah itu, 43,9 juta KL di antaranya menjadi tanggung jawab Pertamina
dengan rincian; 27,8 juta KL Premium, 14,9 juta KL Solar, dan 1,2 juta KL
Kerosene.
Hingga 20
November 2012 realisasi penyaluran BBM bersubsidi mencapai 24,9 juta KL
Premium, 13,7 juta KL Solar, dan 1,1 juta KL Kerosene. Ini berarti telah
terjadi kelebihan penyaluran sekitar 1 persen untuk premium, 4 persen untuk
solar, dan masih ada potensi terjadi kelebihan kuota sampai akhir 2012.
Menurut dia, langkah itu diambil karena
pengendalian BBM bersubsidi menyebabkan antrean panjang dan berpotensi terjadi
konflik horizontal seperti di Kabupaten Kutai Barat.
Dia mengkhawatirkan peristiwa yang sama akan terjadi di daerah lain. "Kami sudah memprediksi dan bisa meluas," ujarnya.
Dia mengkhawatirkan peristiwa yang sama akan terjadi di daerah lain. "Kami sudah memprediksi dan bisa meluas," ujarnya.
Dia mengatakan, selama dilakukan
pengendalian BBM bersubsidi selama sepekan terjadi antrean panjang di stasiun
pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai daerah antara lain Batam, Pangkal
Pinang, Bangka Belitung, dan Jambi.
Menurut dia, Pertamina sudah menyiapkan
BBM nonsubsidi di semua wilayah Indonesia sebagai alternatif.
Hanung mengatakan, antrean tetap terjadi
karena masyarakat ingin membeli BBM bersubsidi bahkan ada yang sampai menginap
meskipun BBM nonsubsidi masih tersedia.
Menurut dia, hal itu menunjukkan konsumen Indonesia belum siap sepenuhnya membeli BBM nonsubsidi karena pada saat yang sama masih tersedia BBM bersubsidi.
"Selama Pertamina menjalankan pengendalian kuota BBM itu bukan terjadi kelangkaan tetapi jumlah kuotanya per hari sudah habis," katanya.
Menurut dia, hal itu menunjukkan konsumen Indonesia belum siap sepenuhnya membeli BBM nonsubsidi karena pada saat yang sama masih tersedia BBM bersubsidi.
"Selama Pertamina menjalankan pengendalian kuota BBM itu bukan terjadi kelangkaan tetapi jumlah kuotanya per hari sudah habis," katanya.
Hal itu menurut dia dilakukan dengan
pemotongan jatah harian di seluruh SPBU dan penyalur lainnya dengan presentase
berbeda antara 1 persen hingga 35 persen sesuai kuota yang tersisa di daerah
terkait.
"Berdasarkan data 23 November 2012,
selama dilakukan kitir telah terjadi penghematan rata-rata sebesar 13 persen
untuk solar dan 10 persen untuk premium," katanya.
Menurut dia, Pertamina selalu mengikuti penugasan dan arahan pemerintah dalam hal penyaluran BBM bersubsidi.
Menurut dia, Pertamina selalu mengikuti penugasan dan arahan pemerintah dalam hal penyaluran BBM bersubsidi.
Ia mengatakan, Pertamina selalu
berkonsultasi dengan pemerintah seperti Kementerian ESDM dan BPH Migas sebagai
pemberi tugas.
sumber